bigbagworld

VIVAnews – Hizbut Tahrir Indonesia menuntut pembatalan kenaikan harga elpiji nonsubsidi 12 kilogram oleh Pertamina. Kerugian yang dialami BUMN itu, menurut HTI, tak boleh jadi alasan untuk menaikkan harga elpiji yang akan menambah penderitaan masyarakat dan mempersulit perekonomian rakyat.

HTI mengancam untuk melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran apabila harga elpiji biru tak turun. Aksi demonstrasi itu direncanakan akan lebih besar daripada yang mereka gelar hari ini, Minggu 5 Januari 2014, di depan Istana Negara, Jakarta.

Koordinator aksi, Muhammad Ismail Yusanto, mengatakan HTI meminta Presiden Susilo Bambang Yudhyono untuk melakukan investigasi terhadap Pertamina terkait kenaikan harga elpiji tersebut. Ada lebih dari 100 orang yang bergabung dalam demo HTI di depan Istana itu.

Sore ini usai rapat kabinet terbatas, Presiden meminta Pertamina meninjau kenaikan harga elpiji. SBY sadar kewenangan menentukan harga elpiji nonsubsidi merupakan domain korporat.

“Tapi pemerintah wajib meninjau dampak sosial dan ekonomi akibat kenaikan harga elpiji 12 kg yang dinilai masyarakat terlalu tinggi. Sebagai pemegang saham tertinggi (Pertamina), pemerintah meminta Pertamina dan menteri terkait meninjau kembali kebijakan itu dalam waktu sehari atau 1x24 jam,” kata dia.

Pemerintah akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mencari solusi. “Hasil rapat terbatas tadi diputuskan jam 15.30 WIB. Jadi (soal harga elpiji biru) paling lama diputuskan Senin besok jam 15.30 WIB,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Sementara Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan, tanggung jawab terletak di bahunya. “Tak apa-apa. Semuanya salah saya. BPK mengatakan Pertamina tidak bisa seperti itu (rugi terus). Kemudian BPK merekomendasikan harga elpiji 12 kg. Pertamina tidak bisa tidak menjalankan hasil audit BPK. Tapi harga ini dianggap terlalu tinggi, maka dikoreksi,” kata dia.

Laporan: Yoga Kuspratomo, tvOne

View the original article here