bigbagworld

Merdeka.com - Pertamina memberikan 'kado spesial' berupa kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram. Keputusan itu menuai kritik dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah, partai politik, dan pengguna elpiji.

Untuk itu, Komisi XI DPR berencana memanggil Direktur Pertamina Karen Agustiawan dan Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk meminta penjelasan. Kebijakan kenaikan harga dinilai serampangan karena tidak dikonsultasikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Setelah reses nanti kita akan panggil menteri BUMN dan Dirut Pertamina karena kenaikan elpiji ini akan berdampak pada kebutuhan hidup masyarakat banyak," kata Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Vera Febyanthy, Minggu (5/1).

Lebih lanjut Vera menjelaskan, meskipun Komisi XI DPR bukan mitra kerja dari Pertamina dan Kementerian BUMN, tetapi Komisi XI yang mengurusi keuangan serta perencanaan dan pembangunan nasional memiliki hak untuk memanggil pihak tersebut. Lantaran, kebijakan kenaikan gas elpiji 12 kilogram itu berdampak pada inflasi ekonomi nasional di awal tahun 2014 ini.

"Kenaikan harga ini akan menjadi penyumbang terbesar inflasi Januari 2014, elpiji merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga akan berdampak langsung terhadap inflasi," tutur Vera.

Karena itu, Anggota Komite Konvensi Partai Demokrat ini meminta kepada Pertamina jangan hanya berfikir untuk mencari keuntungan saja. Karena, sebagai BUMN, Pertamina harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

"Sebagai BUMN jangan gegabah setiap mengambil keputusan yang akan berdampak kepada rakyat langsung dan ini masalah hajat hidup orang banyak," himbaunya.

"Harusnya berkoordinasi terlebih dahulu kepada presiden sebagai kepala pemerintah, ironisnya para pemegang saham Pertamina yang juga sebagai wakil pemerintah harusnya lebih cermat karena kebijakan tersebut berdampak langsung kepada rakyat," tambahnya.

Karena itu, ia meminta agar Pertamina harus membatalkan kenaikan harga gas elpiji.

"Pertamina harus membatalkan kenaikan tersebut. Rakyat tidak mau tahu kenaikan tersebut dilakukan oleh BUMN yang mereka tahu Presiden sebagai kepala pemerintah yang akan disalahkan oleh rakyat," tandasnya.

$(document).ready(function(){$('.pb_prev').mouseover(function() {$('#pl_prev').css("display","block");$('#pl_next').css("display","none");$('#ppc').css("display","block");$('#pnc').css("display","none");});$('.pb_next').mouseover(function() {$('#pl_prev').css("display","none");$('#pl_next').css("display","block");$('#ppc').css("display","none");$('#pnc').css("display","block");$('#pnc').css("marginLeft","350px");});});

View the original article here